Wacana Pemerintah Akan Menggusur Pemukiman Kawasan Borobudur Meresahkan Warga

BOROBUDUR, KABARMAGELANG.com__Munculnya wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat ,  terkait kawasan Borobudur melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli di Bali beberapa hari lalu sangat disayangkan warga. Selain belum melibatkan masyarakat,  wacana tersebut juga telah membuat masyarakat merasa resah. 

Salah satu seniman yang juga pemerhati wisata Borobudur, Umar Chusaeni mengatakan bahwa munculnya sejumlah wacana dari pemerintah pusat hanyalah pendapat sepihak. 

"Warga Borobudur tidak perlu terlalu serius menanggapi hal ini. Bisa jadi ini hanya pengalihan  isu nasional. Borobudur kan sangat strategis untuk bisa dijadikan kambing hitam, "ucapnya saat di temui di Galeri Limanjawi Art Minggu, (24/4). 

Dia menialai bahwa  statemen Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengatakan akan memindahkan pemukiman warga, hanyalah pernyataan dari seseorang yang tidak tahu situasi kondisi Borobudur. 

"Itu hanya semacam omongan tidak jelas dari orang yang tidak paham situasi kondisi Borobudur. "ujar ketua KSBI 15 ini.

 
Umar mengaku tidak setuju dengan rencana penataan ataupun penggusuran pemukiman warga. Apalagi jika pengembangan pariwisata tersebut nantinya  justru merugikan masyarakat. 

"Kalau harus ada penataan, perlu diminimalisir untuk pemindahan warga. Butuh pertimbangan yang matang," ungkapnya.

Tokoh masyarakat, Sucoro, mengaku tidak terlalu memusingkan sejumlah wacana yang muncul karena digulirkan pemerintah pusat. Seperti akan dibangunnya Chinatown serta penataan kawasan pemukiman di sekitar kawasan Candi Borobudur. 

"Semua wacana itu belum karuan bisa terlaksana. Mengembangkan Borobudur itu tidak sesederhana berwacana, harus melalui kajian yang mendalam, "katanya.

 
Dia sendiri mengaku belum bisa berkomentar banyak soal munculnya wacana-wacana tersebut. 
"Saya belum berani ngomong setuju atau tidak. Alasan pengembangan perlu dilandasi kajian mendalam, dan tidak asal ngomong,"tutur Sucoro. 

Sementara, warga Borobudur, Widyo juga mengaku menyayangkan pemerintah pusat yang tergesa-gesa mengeluarkan statemen sebelum memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 

"Seharusnya ada komitmen dulu bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Jangan sampai menimbulkan keresahan terhadap masyarakat sekitar kawasan Borobudur,"jelasnya. 

Jika memang harus dilakukan penataan, lanjutnya, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Baik tempat tinggal, pekerjaan, serta pemanfaatan dari adanya rencana tersebut. 

"Dan satu hal, istilah penggusuran tidak pas untuk warga Borobudur yang benar-benar sah memiliki hak atas kawasan yang mereka tempati,"tegas Widyo.

 
Diberitakan sebelumnuya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bahwa pemerintah berencana akan menata permukiman warga di sekitar Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2016 Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) di Nusa Dua, Badung, Bali. Ia menjelaskan, saat ini permukiman di sekitar Borobudur terlalu padat dan perlu dirapikan. Oleh karenanya, warga yang tinggal di kawasan tersebut akan pindahkan ke perbukatan Menoreh. (zis)