Salah satu upayanya, melalui Workshop Implementasi "SRIKANDI" bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026 yang digelar di Hotel Puri Asri, Kota Magelang, Rabu (28/1/2026).
Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyatakan sekolah sebagai bagian dari organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan administrasi dan arsip negara.
“Di sekolah juga ada proses administrasi, surat-menyurat, pengambilan keputusan, dan pengelolaan arsip yang semuanya merupakan dokumen negara dan harus dikelola secara profesional,” ujar Damar.
Damar mengingatkan, menjaga arsip merupakan hal penting sebagai data strategis yang memiliki nilai hukum dan administratif.
“Menghilangkan dokumen negara itu pelanggaran. Arsip ini adalah data yang harus dijaga,” tandasnya.
Menurutnya, pengelolaan arsip telah diatur dalam undang-undang kearsipan yang mewajibkan dokumen negara disimpan dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh berubah.
“Sekali dibutuhkan, arsip itu bisa menjadi dokumen otentik untuk pengambilan keputusan berikutnya,” jelas Damar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Magelang, Anita Diah Lestari, menerangkan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, khususnya terkait tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan pengamanan dokumen di lingkungan sekolah.
"Implementasi SRIKANDI di lingkungan sekolah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik di Kota Magelang," ucapnya.
Workshop ini diikuti oleh kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Adapun narasumber berasal dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan tata naskah dinas secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI.
"Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan beralih dari sistem kearsipan konvensional ke digital yang terintegrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan," kata Anita. (Rez).
Tidak ada komentar: