KabarMagelang__Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang resmi menetapkan dan menahan dua orang eks petinggi Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita Muntilan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengajuan klaim palsu (phantom billing) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (3/11/2016).
Kedua tersangka masing-masing berinisial T.W (74) selaku Direktur RSU Padma Lalita periode 2000–2023 dan B.M (34) selaku Wakil Direktur rumah sakit tersebut.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Magelang, Vidi Pradinata SH., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan pada Selasa, 3 November 2026, setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup serta Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Hari ini, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Magelang telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Saudari T.W dan Saudara B.M dalam perkara dugaan korupsi phantom billing JKN di RSU Padma Lalita tahun 2017 sampai dengan 2022," ujar Vidi kepada awak media di Kantor Kejari Kabupaten Magelang, Selasa (3/11/2026).
Vidi menjelaskan, kasus ini bermula dari pelimpahan temuan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Magelang. Awalnya, temuan tersebut ditangani oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Magelang terkait gugatan perdata wanprestasi yayasan RS. Namun, bersamaan dengan itu, pihak BPJS Kesehatan juga menyerahkan aspek pidana kasus tersebut ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Magelang.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik lancung ini dimulai sejak pertengahan tahun 2017. Tersangka T.W selaku Direktur RSU Padma Lalita saat itu melakukan promosi pengobatan gratis kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang.
Alih-alih memberikan pelayanan medis yang sebenarnya, T.W justru membuat resume medis fiktif dan memerintahkan pegawai rumah sakit untuk menginput data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke dalam aplikasi V-Klaim milik BPJS Kesehatan.
"Total ada sebanyak 16.930 SEP fiktif yang diterbitkan atas pasien rawat jalan maupun rawat inap, meskipun pada kenyataannya pasien-pasien tersebut tidak pernah mendaftar maupun memperoleh pelayanan kesehatan di RSU Padma Lalita," ungkap Vidi.
Kecurangan ini mulai terendus pada awal tahun 2023 ketika verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan kejanggalan administrasi pengajuan klaim. Saat petugas hendak melakukan spot check (pemeriksaan mendadak) ke rumah sakit, pihak RSU Padma Lalita berdalih tidak ada pasien BPJS pada hari itu dengan alasan serupa yang diulang pada pekan berikutnya.
Curiga dengan gelagat tersebut, BPJS Kesehatan melakukan investigasi langsung dengan mendatangi pasien secara acak dan mencocokkannya dengan rekam medis rumah sakit serta Dokumen Audit Administrasi Klaim (AAK) 1 dan AAK 2. Hasilnya, dipastikan bahwa para pasien yang diklaim tidak pernah merasa berobat atau dirawat di RSU Padma Lalita.
Setelah dana klaim dari BPJS Kesehatan cair masuk ke rekening RSU Padma Lalita, tersangka T.W melakukan pencairan dana tersebut di bank. Uang haram tersebut kemudian diserahkan kepada tersangka B.M untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari serta melunasi seluruh utang pribadi T.W.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor: 48/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2026 tertanggal 17 September 2026, perbuatan rasuah ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang masif hingga mencapai Rp22.194.972.800 (Rp22,19 miliar).
Untuk kepentingan penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, penyidik resmi melakukan penahanan terhadap T.W dan B.M selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Magelang.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis:
- Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Tim penyidik saat ini terus mendalami keterangan saksi-saksi lain serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana hasil korupsi dana jaminan kesehatan masyarakat ini," pungkas Vidi.(Rez).

Tidak ada komentar: