KabarMagelang__Pusat Kegiatan Berlajar Masyarakat (PKBM) di tuntut menjadi garda terdepam dalam mengatasi anak tidak sekolah. Di Kabupaten Magelang saat ini tercatat sebanyak 3.092 ATS yang tersebar di 21 kecamatan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Wisnu Argobudiono menegaskan persoalan ATS tidak bisa ditangani secara parsial.
“Ini PR besar. Semua pemangku kebijakan dan pelaku pendidikan harus bergerak bersama untuk mewujudkan zero ATS,” tegas Wisnu usai mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Magelang, di Bandongan Magelang, Minggu (19/4/2026).
Dia mengatakan pelaku pendidikan nonformal seperti PKBM dinilai menjadi solusi paling realistis bagi anak-anak yang terlempar dari sistem pendidikan formal.
"Lewat jalur kesetaraan, PKBM membuka kembali pintu belajar yang sempat tertutup," ujarnya.
Menurutnya tantangan utama bukan lagi biaya. Program bantuan seperti BOS dan BOP sudah berjalan. Masalah terbesar justru ada pada merosotnya motivasi anak untuk kembali sekolah.
"Di titik inilah PKBM dituntut lebih agresif, tidak hanya mengajar, tetapi juga membangkitkan semangat belajar, jelasnya.
Dia mengatakan Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Magelang di bawah kepemimpinan Zainal Afiffudin diharapkan menjadi motor penggerak baru.
"Tidak hanya fokus pada pendidikan kesetaraan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan dan pengangguran muda," tuturnya.
Ketua FK PKBM Kabupaten Magelang terpilih, Zainal Afifuddin mengatakan gaung “zero ATS” terus didorong. Namun fakta di lapangan belum sejalan dengan target.
“Kita ini tombaknya. Program utama kami adalah turun langsung, menjalin komunikasi dengan komunitas dan mencari anak-anak yang tidak sekolah untuk diajak kembali belajar,” ujarnya.
Dikatakan langkah jemput bola bahkan dilakukan hingga pelosok dusun. Data anak tersedia, lokasi diketahui, tetapi hasilnya belum maksimal. Persoalan utamanya bukan lagi akses atau biaya.
“Yang paling berat itu motivasi. Anak-anaknya ada, bahkan sekolah gratis, tapi mereka tidak mau. Ini yang belum bisa kita pecahkan sepenuhnya,” tegasnya.
Di sisi lain, terang dia, PKBM kini menghadapi tuntutan baru. Dengan meningkatnya perhatian dan dukungan pemerintah, lembaga ini dituntut berbenah.
Tidak cukup hanya mengandalkan bantuan operasional seperti BOSP, tetapi juga harus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola.
“PKBM sekarang jadi lembaga yang ‘dilihat’. Artinya kita punya kewajiban menata lebih baik, karena ada hak masyarakat yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Forum PKBM juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Tanpa dorongan bersama, target nol ATS dikhawatirkan hanya menjadi slogan. (Rez).
.jpeg)
Tidak ada komentar: