» » Protes DLP 70 Dokter Ngaku Harus Membayar Rp 300 Juta Pertahun

MUNGKID, KABARMAGELANG.com__Peringati ulang tahun IDI ke 66,  puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Magelang lakukan aksi damai dengan mendatangi Gedung DPRD Kota Mungkid. Senin (24/10). Mereka yang terdiri dari perwakilan  dokter umum dan dokter spesialis tersebut memprotes tentang program studi dokter layanan primer (DPL) yang dinilai tidak ada penanganan yang tepat dan sangat membebani para dokter.

Ketua IDI Kabupaten Magelang dr. Hary sasongko,  mengatakan bahwa  aksi damai tersebut sebagai peringatan karena isu DLP belum menemukan solusi.

’’Kami ingin masyarakat tahu bahwa rencana pemerintah terkait DLP ini salah kaprah. Seakan-akan menambah beban bagi dokter namun tak memperbaiki kinerja,’’ katanya.

Bahkan pihaknya menilai DLP menjadikan masalah baru karena menghambur-hamburkan uang negara. Selain itu tidak menghargai kompetensi dokter yang selama ini telah ada di masyarakat.

"Konflik horizontal antara dokter DLP maupun dokter non DLP pada ranah pelayanan primer. Yang jelas juga merugikan masyarakat," ujar Sasongko.

Dia juga menegaskan, pendidikan DLP yang digembor-gemborkan setara dengan pendidikan spesialis justru menghamburkan uang dan waktu dokter. Hanya untuk menguasai beberapa modul tambahan, peserta harus mengeluarkan Rp 300 juta per tahun. Selain itu, mahasiswa pun harus melepaskan pekerjaannya karena lembaga yang menyediakan hanya 17 Fakultas Kedokteran.

’’Kalau dibandingkan dengan program P2KB (Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dari IDI sudah jelas beda. Hanya habis Rp 1 juta per modul yang bisa diambil di 430 Cabang. Modul pun disesuaikan dengan apa yang diperlukan di daerah tugas mereka,’’ ungkapnya.

Terkait tuduhan pemerintah bahwa kualitas dokter umum rendah karena sering merujuk, Sasongko menjelaskan bahwa rujukan yang banyak itu disebabkan oleh banyak faktor. Seperti, obat dan alat kesehatan yang seringkali tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan masih belum meratanya distribusi dokter yang membuat dokter tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan.

’’Kalau misalnya dokter diberi waktu kurang dari 10 menit untuk melakukan konsultasi karena terlalu banyak pasien menunggu, otomatis mereka merujuk kasus-kasus yang dikira tidak bisa ditangani. Untuk itu kami berharap DPRD Kabupaten Magelang  menyampaikan ke Kemenkes’’ ungkap Sasongko.

Aksi para dokter tersbut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto, SE yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Drs. Soeharno. Prinsipnya DPRD mendukung aspirasi yang disampaikan IDI Kabupaten Magelang.

“Kami juga sepakat kepada perjuangan para dokter. Tidak hanya kata-kata, kami akan segera mengirim surat ke pusat dan Kemenkes,” tegas Saryan. (zis)


About azis dwi

KabarMagelang.com - Situs portal berita terudate di Kota Magelang.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply