Bawaslu Kabupaten Magelang Gelar Festival Soreng di Gunung Telomoyo

kabarMagelang.com__Bawaslu Kabupaten Magelang akan menggelar Festival Soreng Bawaslu di Taman Parkir Gunung Telomoyo, Desa Pandeyan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Minggu (17/11) lusa. Festival ini akan diikuti sejumlah kelompok kesenian tradisional di sekitar lereng Gunung Merbabu, Gunung Andong dan Gunung Telomoyo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habieb Shaleh SS, mengatakan Tarian Soreng dipilih karena memiliki gerakan tarian yang menunjukkan sikap dan semangat kepahlawanan dan sikap berani berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.  Tujuannya  untuk menanamkan Gerakan Anti Politik Uang kepada masyarakat Kabupaten Magelang.

“Gerakan tari soreng dinilai bisa memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Pada masa Pilkada Bawaslu juga sudah membentuk Kelompok Tari Soreng yang anggotanya pengawas pemilu. Dari tari Sorenglah Bawaslu mengadopsi moto Siogo Magito Gito,” ujarnya Jumat (15/11).

Habieb menyebutkan Festival Soreng Bawaslu ini juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan diantaranya Lomba Melukis Anti Money Politics, Diskusi Anti Money Politics, Pasar Rakyat, Lomba Foto Event dan lainnya.

“Festival Soreng Bawaslu rencananya akan dibuka Bupati Magelang Zaenal Arifin serta dihadiri Forkompimda dan sejumlah tokoh,” kata Habieb.

Dia juga menegaskan bahwa dalam acara ini, Bawaslu Jawa Tengah rencananya akan me-launching 5 desa di lereng Gunung Andong dan Gunung Telomoyo menjadi Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Kelima desa tersebut yaitu Desa Giri Rejo, Desa Jogoyasan, Desa Sumberejo, Desa Pagergunung dan Desa Pandean. Kelima desa tersebut sudah menerima sosialisasi dan pembinaan dari Bawaslu Kabupaten Magelang serta mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo dan Katib Syuriah PCNU Kabupaten Magelang Gus Ahmad Labib Asrori.

“Desa Anti Politik Uang (Desa APU) adalah desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, serta memiliki komitmen kokoh untuk menolak dan melawan money politics,” terangnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Magelang sudah melaunching 3 Desa Anti Politik Uang (Desa APU) bersamaan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 di halaman SD Negeri Sambak, Kajoran, yaitu Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Desa Ngawen (Muntilan) dan Desa Kaliurang (Srumbung).

Selain Desa APU, Bawaslu Kabupaten Magelang juga sudah melaunching 3 Desa Pengawasan yaitu Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman dan Desa Ketundan, Kecamatan Pakis.  

Launching 8 Desa APU dan 3 Desa Anti Politik Uang ini melebihi target dan tugas yang diberikan Bawaslu Jawa Tengah kepada setiap Bawaslu Kabupaten/Kota. Sampai akhir Desember 2019, Bawaslu Jawa Tengah memberikan tanggung jawab kepada setiap Bawaslu kabupaten/kota untuk membentuk 3 Desa Pengawasan dan 3 desa APU. Adapun Bawaslu Kabupaten Magelang sudah berhasil membentuk 11 desa.

Pembentukan 8 Desa APU dan 3 Desa Anti Politik Uang ini akan menambah desa binaan Bawaslu Kabupaten Magelang. Pada Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Magelang sudah lebih dulu membentuk Desa Anti Politik Uang Jaga Demokrasi (Desa Sapu JagaD) di Desa Somoketro, Kecamatan Salam, serta Kampung Anti Money Politics di Dusun Pandean, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, dan Dusun Sawangan, Desa/Kecamatan Sawangan. Bawaslu Kabupaten Magelang juga memiliki program Keluarga Anti Money Politics (KeAMP) dengan anggota 48 ribu keluarga.

Program-program tersebut disusun Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai bagian dari strategi menekan dan mencegah praktik-praktik politik uang di masyarakat. Program ini tidak sekedar seremony namun menjadi program berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Magelang.

Camat Ngablak Budi Daryanto mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen Gelar Budaya Bawaslu untuk menggelar Deklarasi dan Ikrar Pilkades Damai. Untuk itu, pihaknya sudah mengundang seluruh Cakades se-Kecamatan Ngablak untuk menghadiri Gelar Budaya Bawaslu.

"Kami sangat mendukung kegiatan Launching Desa Anti Politik Uang yang dirangkaikan dengan kegiatan Gelar Budaya.," kata dia.

Kegiatan ini dinilai akan mengedukasi kepada masyarakat bahwa era sekarang ini, sudah bukan jamannya lagi sebuah Pesta Demokrasi atau Pemilihan Pemimpin di Tingkat apapun (Desa, Daerah, Pusat) harus diwarnai dengan politik uang atau serangan fajar.

"Harapan kami, dengan adanya kegiatan ini, warga masyarakat di desa-desa di wilayah kami semakin sadar, bahwa dalam memilih pemimpin, mereka harus melihat, rekam jejak, visi dan misi, kemampuan dan kemauan dari Calon dalam memperjuangkan daerah yang dipimpinnya," kata dia. (Kb.M2)