Borobudur, kabarMagelang__Peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilihan 2024 , merupakan salah satu faktor pemilukada 2024 di Borobudur berjalan sukses tanpa ekses. Hal tersebut disampaikan Camat Borobudur H.Subiyanto SH, saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pengawasan pertisipatif yang diselenggarakan oleh Panwascam Borobudur di pendopo Omah Budur, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, baru-baru ini.
Subiyanto menerangkan
bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pemilihan 2024 sangat
penting. Selain sebagai kontrol langsung, juga bisa meminimalisir terjadinya
penggaran baik oleh peserta pemilihan maupun penyelenggara.
“Oleh karena itu
sosialisasi pengawas partisipasipatif kepada masyarakat ini sangat baik untuk
sanantiasa dilaksanakan, khususnya untuk para pemilih pemula,” jelasnya.
Disisi lain dengan
banyaknya pengawas partisipatif, masyarakat akan semakin paham tentang politik.
Dengan demikian tingkat partisipatif Masyarakat akan meningkat dan Pemilukada
2024 khsususnya di wilayah Kecamatan Borobudur bisa berjalan lancar dan aman.
“Sukses tanpa ekses, pada
setiap tahapan itu yang selalu kami harapkan,” kata Subiyanto.
Pada kesempatan
tersebut pihaknya juga menghimbau kepada Masyarakat yang belum memiliki KTP
elektronik agar segera mengikuti rekam El-KTP. Pasalnya sesuai data di
Borobudur masih ada 388 orang yang belum memiliki KTP Elektronik.
“Kami menghimbau
kepada mereka yang belum memiliki KTP, agar bisa mengikuti rekam EL-KTP yang akan dilaksanakan di Kecamatan Borobudur pada
tanggal 29-31 Juli 2024 bsok,” terangnya.
Sosialisasi
pengawasan partisipatif tersebut melibatkan kurang lebih 50 perserta yang
terdiri dari berbagai unsur dan elemen Masyarakat seperti pelajar,
karangtaruna, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, Nasrani, dan seniman. Adapun dua
orang narusmber yang dihadirkan yakni mantan
Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffudin dan Ketua KNPI Kabupaten Magelang
Ariyanto.
Ketua Panwascam
Borobudur Mashudi mengatakan maksud dan tujuan diadakanya sosisalisasi pengawas
partisipatif, selain untuk ikut mengawasi tahapan pemilihan juga sebagai upaya peningkatan
pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan pemilukada yang akan datang.
“Mereka kita ajak
ikut mengawasi seluruh tahapan pemilukada 2024, dengan harapan bisa
menginformasikan secara langsung kepada pengawas jika menemukan terjadinya dugaan
pelanggaran.
Dia menyebutkan dalam
sosialisasi juga disampaikan adanya pembentukan desa anti politik uang (Desa
APU) yang akan segera dibentuk.
“Pembentukan desa APU
akan segera dibentuk guna mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. Dengan
harapan bisa terpilih pemimpin daerah yang bersih dan Amanah,” ujar Mashudi.
Sementara salah satu
narusumber Afifuudin dalam materinya menyampaikan secara jelas kepada peserta
tentang jenis dan bentuk pelanggaran apa saja yang dapat diinformasikan dilaporkan
kepada pengawas. Diantaranya Politik uang, netralitas ASN dan perangkat desa,
serta pelanggaran-pelanggaran lainya termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilukada.(haq).
Tidak ada komentar: