KabarMagelang__Pemkab Magelang meluncurkan SIBETON (Sistem Blind-Test dan Elektronik Transparan untuk Optimalisasi Nilai Laporan Hasil Uji Laboratorium Konstruksi) di UPTD Jasa dan Peralatan Konstruksi DPUPR Kabupaten Magelang, Kamis (24/9/2026).
Inovasi yang digagas Kepala UPTD Jasa dan Peralatan Konstruksi DPUPR Kabupaten Magelang, Evi Yuliyanti, tersebut, menjadi proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
Sibeton ini dirancang untuk membuat pengujian material konstruksi lebih objektif, transparan, sekaligus menutup celah potensi kecurangan.
Sekda Kabupaten Magelang David Rudiyanto mengatakan, salah satu kunci Sibeton adalah penerapan sistem blind test. Identitas pemilik sampel tidak diketahui petugas laboratorium sehingga hasil pengujian diharapkan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Kalau tahu ini sampelnya si A, bisa diatur. Dengan sistem ini penguji tidak tahu ini punya siapa. Diharapkan hasilnya objektif sesuai sampel yang disampaikan ke laboratorium,” kata David.
Mekanisme pelayanan juga dibuat serba elektronik. Pemohon melakukan pendaftaran secara daring, kemudian sampel diberi barcode sebelum masuk proses pengujian.
Teknisi laboratorium tidak diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan pemohon selama proses berlangsung.
Tak berhenti pada proses pengujian, laporan hasil uji juga diterbitkan secara elektronik menggunakan barcode.
Kode tersebut dapat digunakan untuk mengecek keaslian laporan sehingga dokumen hasil pengujian lebih sulit dipalsukan.
“Pembayarannya juga langsung masuk ke kas daerah. Kami tidak menerima pembayaran tunai,” ujar David.
Evi Yulianti mengatakan layanan Sibeton tidak hanya berkaitan dengan beton. Pengujian material seperti besi, tanah, paving dan material konstruksi lainnya juga menjadi bagian dari pengembangan layanan laboratorium. Sasarannya pun tidak terbatas pada proyek pemerintah.
Masyarakat yang membangun rumah secara mandiri juga dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memastikan material yang digunakan memenuhi standar.
“Sasarannya bukan hanya proyek APBN atau APBD. Masyarakat yang ingin memastikan bangunannya kuat, misalnya untuk rumah dua lantai, juga bisa memanfaatkan layanan ini,” kata Evi.
Menurutnya, pengujian sejak awal memungkinkan material dan campuran yang akan digunakan penyedia diketahui kesesuaiannya dengan spesifikasi.
"Jika belum memenuhi standar, material atau campuran tersebut harus diperbaiki sebelum diterapkan di lapangan," tuturnya.
Upaya tersebut diharapkan berdampak pada kualitas dan umur infrastruktur. Jalan, jembatan maupun bangunan yang dibangun dengan material sesuai spesifikasi diharapkan lebih tahan lama sehingga kebutuhan perbaikan dapat ditekan.
Namun, pengembangan layanan laboratorium masih memiliki pekerjaan rumah. Belum seluruh jenis pengujian terakreditasi.
"Pengujian besi dan tanah, misalnya, masih dalam proses pengembangan akreditasi," jelas Evi.
Peluncuran Sibeton tersebut mendapat dukungan dari sejumlah asosiasi dan pelaku usaha konstruksi, di antaranya INKINDO, GAPENSI dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta dukungan program CSR perusahaan.
Intan dari PT Cahaya Lestari Permai Abadi mengatakan pihaknya mendukung inovasi tersebut karena sejalan dengan upaya menjaga mutu infrastruktur.
“Kami percaya dengan Sibeton akan ada ekosistem anti-fraud yang menciptakan iklim kompetisi usaha yang sehat, jujur dan transparan bagi semua vendor,” ujarnya.
Sementara itu, Lucya Desi, Branch Manager Lemkra Cabang Yogyakarta, menilai penguatan kualitas material perlu diimbangi peningkatan kemampuan tenaga konstruksi.
Menurutnya, teknologi material yang semakin berkembang harus didukung tenaga kerja yang mampu menerapkannya secara tepat.
“Kami sangat konsen dengan menjaga kualitas. Sibeton ini luar biasa karena ikut menjaga kualitas pembangunan dan menjadi inovasi yang perlu dicontoh laboratorium lainnya,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen DPUPR Kabupaten Magelang. Peluncuran SIBETON pada Kamis (24/9/2026) ini memang menjadi bagian terintegrasi dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan maraton sejak 16 September hingga 25 September 2026.
Langkah ini dilakukan guna melahirkan ekosistem konstruksi yang tangguh, UPTD Jasa dan Peralatan Konstruksi juga menggelar Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi, program Sertifikasi SKK, serta Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai satu kesatuan langkah nyata peningkatan mutu infrastruktur daerah.(Rez).
Tidak ada komentar: