Header ads

Header ads
Kembangkan Bisnis Kamu dengan Iklan di Kabar Magelang
» » Ratusan Kepala Desa Magelang Ke Istana Negara



MUNGKID, KABARMAGELANG.com__Asisten Pemerintahan Pemkab Magelang melepas, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Magelang berangkat menuju Istana Negara mendesak Jokowi untuk  menandatangani revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100 mengenai jatah tanah bengkok. Jika tidak di penuhi dan tanah bengkok desa masih diotak-atik pemerintah,  ratusan Kepala Desa ini mengancam akan mogok pemerintahan.
Asisten Pemerintahan Pemkab Magelang Drs Eko Triyono yang ikut melepas keberangkatan para Kades di pendopo lapangan Drh. Soepardi Selasa petang (26/5) mengaku,  tidak mempermasalahkan tuntutan mereka. "Tidak ada masalah demo ke Jakarta karena mereka ingin menyalurkan aspirasi," katanya.

“Itu hak mereka, kami hanya bisa merestui, semoga permintaannya bisa di kabulkan oleh Pemerintah Pusat, semua demi kesejahteraan mereka,”tambah Eko.

Sementara Ketua Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Ngesti Projo Magelang Sungkono mengatakan,  bengkok adalah tanah pelungguh yang di warisi sejak jaman nenek moyang dan  menjadi wewenang kades dan perangkat desa. Dalam rangka memperjuangkan hal itu  sebanyak 367 kades dan perangkat desa Magelang mengikuti unjuk rasa di Istana Merdeka.

 “Presiden Joko Widodo harus menandatangani revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100 mengenai jatah tanah bengkok.”jelasnya. 

Unjuk rasa ini lanjut Sungkono, tidak hanya di ikuti oleh perangkat desa magelang saja, namun juga dari berbagai daerah.

"Jawa tengah yang berangkat ada delapan ribu, kemudian lima ribu dari Jawa Timur, dan seribu perangkat desa dari Jawa Barat, " terang Sungkono.

Sebelumnya Sungkono mengaku,  pihaknya pernah bertemu dengan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar. Dalam pertemuan tersebut Menteri  sudah menyetujui apa yang menjadi  tuntutan para perangkat desa.

"Menteri sudah setuju, tetapi kami masih menunggu hitam di atas putih. Tetapi karena ada beberapa  prosedur yang harus dilewati,  kemungkinan  Bulan Juli mendatang Presiden baru menandatanganinya," tutur Sungkono.(zis)


About kabarmagelang.com

Info terupdate seputar Kabar Magelang. Lejitkan dan Kembangan usaha Anda di Kabar Magelang
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply