Pengelola Obyek Wisata Candi Borobudur Akan Di Ganti

BOROBUDUR , KABARMAGELANG.com__Pengelolaan obyek wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang akan segera dilakukan oleh badan otoritas tersensendiri, bukan lagi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWCB). Hal tersebut di sampaikan oleh Menteri Pariwisata Arief  Yahya saat di Candi Borobudur Rabu (30/9).

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya menegaskan, pada akhir tahun 2015 ini minimal sudah ada sebuah badan nasional yang akan mengelola obyek wisata Candi Borobudur sebagai pengganti PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko.

“Target kami, akhir 2015 sudah ada Badan Nasional yang akan mengelola obyek wisata Candi Borobudur, dan Keppresnya segera keluar, " tegasnya usai usai membuka Konferensi Nasional Destinational management Organization (DMO) 2015 di Hotel Manohara.

Arief Yahya, juga mengungkapkan Candi Borobudir yang oleh UNESCO sebagai warisan Budaya Dunia itu, tidak kalah dengan Ankor Wat Temple di Kambojo. Kalau  Ankor Wat bisa mendatangkan hingga 1,5 juta wisatawan, tapi kenapa Candi Borobudur hanya bisa menarik wisatawan asing sekitar 200 ribu saja. "Target kami  pada 2019 mendatang, Candi Borobudur bisa didatangai sekitar 2 juta Wisman, “jelasnya.

“Tentunya, semua infrastruktur pendukung harus dibenahi,  terutama bandara berlevel Internasional. Sebab Wiswan yang akan datang ke Indonesia, menggunakan jasa penerbangan,"terang Yahya.

Terkait dengan PT. TWCB Yahya menilai, bahwa mengelola tiga obyek wisata, yakni Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan dan Ratu Boko di Yogyakarta kurang efektif. “Pengelolaan lebih dari satu destinasi, tidak akan efektif, “tuturnya.

“Di seluruh dunia, hampir satu destinasi dikelola oleh badan usaha tersendiri. Prinsipnya, DMO satu pengelolaan agar lebih tepat dan terintegrasi,"beber Yahya.

Candi Borobudur lanjutnya,   kemungkinan besar akan dikelola oleh Dewan Nasional  secara profesional. Pengelolaan dengan satu instutusi ini,  tidak hanya Candi Borobudur, obyek wisata lain, seperti Danau Toba di Sumatra, Mandalika di Lombok NTT juga akan kita samakan. “Dengan pengelolaan ini, maka daerah akan mendapatkan manfaatnya, karena pemerintah tidak berbisnis, “tambahnya.

"Bahkan pemerintah daerah, bisa memiliki saham, tetapi tidak harus ikut  mengelola obyek wisata tersebut. Orang daerah boleh mengelola, dengan cacatan harus profesional. Sedangkan PT. TWCB dilebur dalam satu manajemen, baik manajemen operasi, marketing dan lainnya," tandas Yahya.(zis)