BOROBUDUR,
KABARMAGELANG.com__
Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan menambah jumlah petugas atau juru ukur
tanah pada 2016 mendatang. Hal tersebut di sampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry
Mursyidan Baldan saat mengunjungi Jambore Petugas Ukur Pertanian Nasional di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Magelang Sabtu (19/12). Kebijakan ini diambil
sebagai upaya
untuk memudahkan proses sertifikasi yang bermanfaat bagi
percepatan ekonomi masyarakat.
"Saat ini sudah ada 2179 orang juru ukur. Pada anggaran kedepan akan ditambah 2500 orang lagi. Kami akan menggandeng perguruan tinggi dan SMK-SMK yang mempunyai kompetensi ini," katanya.
Karena data yang diperoleh juru ukur merupakan hal penting dalam proses sertifikasi lahan. Maka juru ukur nantinya akan diberlakukan layaknya pegawai meski belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), “terang Ferry.
Ferry menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah bisa membuka akses ekonomi masyarakat. Misalnya pemberian hak guna bangunan (HGB) kepada pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini dinilai sebagai sesuatu yang tidak mungkin.
"Selama ini PKL tidak menjadi bagian dari KUR, sekarang setelah mempunyai sertifikat HGB bisa menjadi objek yang boleh mendapatkan fasilitas KUR, “tegasnya.
"Secara konsep dan regulasi sama sekali tidak ada yang keliru, yang salah adalah tidak menganggap penting BPN," keluh Ferry.
Sementara Kepala BPN Kantor Wilayah Jawa Tengah Ronny Kusuma menyebutkan ada sekitar 530 juru ukur yang bertugas di seluruh Jawa Tengah. Melalui kegiatan Jambore ini, katanya, akan menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih baik, menjaga profesionalitas.
"Jambore ini untuk memotivasi serta menjalin kebersamaa sesama juru ukur. Kami juga memberikan pelatihan dan fasilitas sepeda motor untuk menunjang tugas mereka," Tandas Ronny. (zis)
Tidak ada komentar: