» » Raperda LPP APBD Kabupaten Magelang 2015 Distujui Meski Masih Menuai Banyak Catatan

MUNGKID,KABARMAGELANG.com__Meski menyetujui namun DPRD  memberikan banyak catatan terkait banyaknya temuan dan koreksi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015, Selasa (9/8). Dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Magelang tersebut sebagian anggota DPRD juga masih menyoroti tingginya SILPA tahun 2015 yang mencapai Rp. 492.803.710.268,00 serta banyaknya kekosongan pejabat pengambil kebijakan, yang sampai saat ini masih diisi oleh Plt.  

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang HM Sholeh Nurcholis mengatakan  Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, sehingga kekurangan dan kelemahan pelaksanaan anggaran tahun 2015 tidak terulang  kembali.

"Paling tidak potensi timbulnya kekurangan dan kelemahan  dapat ditekan seminimal mungkin supaya pelaksanaan penggunaan anggaran pada tahun-tahun yang akan datang dapat lebih efektif dan efisien sehingga tujuan tercapai dengan optimal," katanya.

Dia menjelaskan hasil audit BPK untuk tahun anggaran 2015 dengan predikat “Wajar Dengan Pengecualian” menunjukkan bahwa masih adanya temuan-temuan penyimpangan di jajaran SKPD. Hal ini terbukti bahwa SKPD  belum mencerminkan sikap kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan belum tertib dalam pelaksanaan  pengadministrasian atas penggunaan anggaran terutama dalam pengelolaan asset milik daerah. 

"Badan Anggaran menyarankan kepada  bupati agar tetap menggandeng atau menjalin hubungan yang baik dengan BPK sebagai konsultan penyelesaiannya," Nurcholis.

Dia menyebutkan berdasarkan LHP BPK  tahun 2016 ini, temuan yang paling banyak adalah kegiatan pada DPU-ESDM yakni ada 26 titik, dan itu saja merupakan sampel. 

"SKPD ini pengendalian dan pengawasannya masih lemah.  Bupati wajib memberikan pembinaan yang lebih intensif," ungkapnya.

Nurcholis lebih lanjut menambahlkan, carut marutnya pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bertitik pangkal pada kekosongan pejabat pengambil kebijakan, yang sampai saat ini masih diisi oleh Plt. Pihaknya menilai bahwa  yang paling bertanggungjawab adalah bupati sebagai top leader-nya. 

"Bupati agar segera mengambil langkah-langkah nyata terkait dengan penyelesaian pengangkatan pejabat yang definitif," tambahnya.

Sementara Bupati Magelang Zaenal Arifin menyampaikan bahwa, LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang TA. 2015, para Kepala SKPD sudah diperintahkan untuk segera menindaklanjuti temuan LHP BPK sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.  Dia juga telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan monitoring atas rencana aksi SKPD sevagai tindak lanjut temuan LHP BPK.  

"Kami berharap agar para Kepala SKPD untuk melaksanakan secara bertanggung jawab dan menjadi evaluasi atas kinerja terhadap jalannya SKPD masing-masing," kata Zaenal.(zis)


About azis dwi

KabarMagelang.com - Situs portal berita terudate di Kota Magelang.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply