» » Kritisi LPP APBD 2019, Fraksi PKS Minta Bupati Lebih Serius

kabarMagelang.com__Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2019 Kabupaten Magelang dinilai sebagian kalangan DPRD tidak jelas dan harus dievaluasi. Selain adanya ketidaksamaan format antara LPP dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD, juga menyulitkan anggota legislatif melakukan evaluasi dan kritisi atas program yang sudah dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang Fraksi PKS Fajar Fatony, dalam Rapat gabungan bersama OPD terkait, di ruang rapat DPRD, Senin (29/6/2020).

Fajar Fatony mengungkapkan bahwa selama ini pihak Legislator hanya disodori angka-angka realisasi dana, tanpa ada kejelasan sejauh mana realisasinya.

"Kita hanya diberi pelaporan realisasi dana atau angka-angka saja tanpa diberi kejelasan sejauh mana realisasi anggaran tersebut memberikan efek pada pemenuhan indikator kinerja yang sudah dicanangkan dalam RKPD,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa sebenarnya  angka-angka dalam LPP yang dilaporkan adalah kewenangan BPK untuk mengaudit, bukan DPRD. 

“Dalam LKPJ, data outcome biasanya hanya tertulis "100%" tanpa adanya penjabaran dari mana angka tersebut diperoleh,” kata Fajar.

Pihaknya berharap agar dalam menilai kinerja Bupati/Pemda, tidak terjebak pada penilaian angka-angka anggaran saja, tapi juga ukuran sejauh mana program yang dicanangkan itu memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Di situlah peran legislatif sebagai wakil rakyat sesungguhnya,” pungkas Fajar (Kb.M2)

About kabarmagelang.com

KabarMagelang.com - Situs portal berita terudate di Kota Magelang.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply