KabarMagelang.com__Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian yang disampaikan oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto saat acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dasar Tahun 2021 di Hotel Atria, Kamis (7/10/2021).
Adi mengatakan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, akan menguatkan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin Independensi.
Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Dengan demikian Bawaslu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”.
"Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya ini, pengawasan diarahkan bukan hanya pada penemuan pelanggaran, akan tetapi lebih pada konteks pengawasan pemilu dengan mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran," kata, Adi.
Melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi ini, diharapakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilu 2024 mendatang. Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan, hal ini diarahkan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat dalam pemilu, karena proses politik dapat dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik.
Untuk diketahui, peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari 24 peserta dari Kabupaten Magelang, 31 peserta dari Wonosobo, dan 30 peserta dari Demak.
"Saya berpesan agar Bapak/Ibu betul-betul mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini dengan baik, karena nantinya Bapak/Ibu akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Dengan demikian, Bapak/Ibu dapat ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas," tutur, Adi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh menjelaskan bahwa, kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader pengawas pemilu yang berkualitas meskipun Pemilu masih beberpa tahun kedepan.
Kegiatan SKPP ini juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat selama tiga hari mulai 7-9 Oktober 2021.
"Para peserta SKPP ini wajib melakukan tes swab, kemudian harus menerapkan Prokes dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, ditambah lagi harus memiliki aplikasi PeduliLindungi dengan kata lain harus sudah vaksin," jelas, Habib.
Sementara menurut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa tengah, Fajar Subhi, soal isu pengawasan partisipatif seyogyanya tidak hanya menjadi ranahnya pengetahuan Bawaslu tetapi juga diketahui dan dikuasai oleh para kader pengawas partisipatif.
Kader pengawas partisipatif juga diminta untuk terlibat berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara Indonesia, tidak hanya sebatas ketika ada Pemilu saja.
"Salah satu caranya dengan mengikuti proses jalannya pemerintahan, mengikuti proses jalannya pengambilan keputusan misalnya, untuk nanti ketika datang pemilu rekan-rekan bisa menjatuhkan pilihan dengan tepat, sehingga terpilihlah orang-orang yang bijaksana, orang yang mampu bermusyawarah untuk kepentingan rakyat," pungkas, Fajar.(Ad).
Tidak ada komentar: