kabarMagelang.com__Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Magelang menandatangani kesepakatan bersama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara tersebut dilaksanakan di Ruang Mendut, Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (13/1/2022).
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dandeni Herdiana menjelaskan, di tahun 2022 Pemerintah telah menetapkan program kerja yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Kerjasama ini dinilai sangat penting karena sesuai dengan arahan Kepala Kejaksaan Agung yang telah menetapkan berbagai rencana kerja Kejaksaan di Tahun 2022 ini.
“Diantaranya, meningkatkan dukungan kepada Pemerintah dalam program penanganan Covid-19. Baik melalui pendampingan, pengawasan, dan kegiatan yang berorientasi terhadap pencegahan pelanggaran,” tegasnya.
Disisi lain juga untuk melanjutkan dukungan kepada Pemerintah dalam mensukseskan program pemeliharaan ekonomi nasional sebagaimana telah diamanatkan oleh Pemerintah.
"Kemudian meningkatkan dukungan kepada Pemerintah untuk mendorong percepatan interpretasi dan mempermudah berusaha," jelas, Dandeni.
Dia menyebutkan, dalam kerjasama ini akan ada banyak instrumen secara teknis yang dilaksanan, salah satunya pendampingan bantuan hukum, pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta juga adanya pengamanan pembangunan strategis di bidang proyek infrastruktur.
"Jangan diartikan backing ya. Pengamanan pembangunan strategis harus dilakukan karena itu merupakan amanat dari Presiden melalui Inpres percepatan pembangunan nasional. Kita harus mendampingi berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah," ungkapnya.
Dandeni menyatakan bahwa Kerjasama ini merupakan suatu kemajuan yang berarti antara Kejari dan Pemkab Magelang, pasalnya selama ini belum pernah dilakukan.
“Mudah-mudahan sinergitas ini akan terus berlanjut dan berjalan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan Kabupaten Magelang,” harap Dandeni.
Bupati Magelang Zaenal Arifin, menerangkan, kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara ini merupakan upaya menjalankan peran dan fungsi Pemerintahan dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
"Selaras dengan kesepakatan bersama ini, saya yakin dan
optimis, bersama-sama kita akan menjadi bagian integratif dalam rangka
mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, efektif,
efisien dan terarah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada," katanya.
Zaenal juga menyampaikan harapan dan ajakan untuk terus menjaga dan memelihara hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
"Apa yang telah kita sepakati ini adalah guna menciptakan harmonisasi dalam menjalankan pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, kesepakatan bersama ini hendaknya kita jadikan acuan untuk mewujudkan komitmen dalam pelaksanaannya secara sungguh-sungguh," pungkasnya.(Kbm2).
Tidak ada komentar: