Aksi tutup mulut (mbisu) merupakan sindiran yang ditujukan kepada pemangku kebijakan di Taman Wisata Candi yang mendiamkan para pedagang SKMB hingga sekarang belum mendapatkan kios di Kampung Seni Kujon.
Beberapa poster yang mereka bawa berttuliskan kritkan kepada para penguasa di TWC, hingga keluhan yang mereka rasakan.
"Kami menilai bahwa di PT. TWC sudah terjadi ketidak adilan. Semua tahu seperti apa nasib kita, tetapi mereka tidak berbuat apa2," ungkap koordinator aksi Zuliyanto.
Dia mengatakan selama 8 bulan para pedagang SKMB menganggur tidak bisa berjualan. Mereka bertekat akan terus berjuang sampai mendapatkan haknya.
"Kami akan terus berjuang sampai berhasil dan benar-benar diperhatikan nasip kami, " kata Zuliyanto.
Camat Borobudur Subiyanto yang hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan, bahwa para pedagang SKMB ini menyampaikan keluahanya kepada pemangku kebijakan di TWC.
"Kami berharap para pemangku kebijakan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari para pedagang SKMB, " ujarnya.
Dia mengajak para pedagang ini juga ikut membangun pariwisata di Borobudur dengan baik.
"Mari kita bangun semua admosfir pariwisata di Borobudur ini dengan baik sehingga kedepan bisa meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan bersama, " ajak Subiyanto.
Sementara perwakilan dari PT. TWC melalui Corporate Secretary Group Head, Ryan Sakti menyatakan bahwa PT Taman Wisata Candi (TWC) telah menyelesaikan proses pemadanan data pedagang SKMB di Pintu 1 Borobudur sesuai arahan Ombudsman RI.
"Proses ini dilakukan secara akuntabel, transparan, melibatkan Forkopimda Kabupaten Magelang, perwakilan pedagang, dan panitia yang ditunjuk, " jelasnya.
Dia menegaskan setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama yang didokumentasikan dalam berita acara yang sah ditandatangani bersama seluruh pihak termasuk perwakilan pedagang. Dalam proses ini, data pedagang diverifikasi secara bertahap dan dikategorikan untuk memastikan keabsahan sesuai aturan. Hasilnya pun telah dilaporkan kepada Ombudsman RI.
"PT TWC memiliki concern adanya ketidaksesuaian antara data dan informasi yang beredar di publik. Namun kami semua tetap berkomitmen menjaga integritas dan keterbukaan selama proses ini, serta berharap semua pihak mendukung penyelesaian demi kebaikan kawasan Borobudur, " pungkas Sakti. (Rez).
Tidak ada komentar: