Pengelolaan Borobudur Oleh Badan Otoritas Mendapat Tanggapan Positif

BOROBUDUR, KABARMAGELANG.com__Rencana pemerintah membentuk badan otoritas tentang pengelolaan Borobudur yang disampaikan Menteri Pariwisata usai rapat terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri terkait,  di hotel Manohara komplek Candi Borobudur Jumat (29/1),  mendapat tanggapan positif dari kalangan tokoh masyarakat di kawasan tersebut. Namun demikian mereka menilai tanggung  jawab badan otoritas nantinya akan sangat berat jika pemerintah tidak benar-benar serius menanganinya.

 “Tugas badan otoritas nanti sangat berat, mereka harus bisa menyatukan visi dengan lembaga – lembaga yang ada. Bandan otoritas juga harus bisa menjadi salah satu ruang komunikasi, “kata Sucoro Setrodiharjo koordinator Warung Info Jagat Cleguk Borobudur, (31/1).

Sucoro menilai saat ini ada beberapa lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, namun tidak ada wujud nyata dan kepedulian kepada Borobudur. “Jika memang akan dibentuk badan otoritas, harus ada komunikasi terlebih yang baik, “tuturnya.

Dia yang mengaku sudah belasan tahun juga sebagai pemerhati Borobudur ini menyebutkan bahwa saat ini, banyak lembaga seniman atau pelaku kesenian, dan juga pelaku wisata yang justru terkotak-kotak. Jika nantinya pengelola menjadi sebuah badan otoritas, tentunya  masyarakat harus bisa seirama dengan baik.

“Kalau kami sebagai salah satu komunitas kesenian di luar pagar Borobudur, sudah seirama dan sudah melakukan beragam acara di dalam Borobudur. Sebagai bentuk gerakan,  salah satunya sejak 13 tahun yang lalu kami melakukan ruwat rawat di Borobudur, ”ungkap Sucoro.

Namun demikian pihaknya tetap menyambut baik niat pemerintah,  era Presiden Jokowi untuk membentuk badan otoritas Borobudur ini. Sebagai orang yang kerap menyuarakan kepentingan masyarakat di luar Borobudur, dia menegaskan  pembentukan ini harus dibarengi kekompakan dari masyarakat.

“Jika nanti benar – benar masyarakat mendapat golden share,  berarti sudah ada  kekompakan dan komunikasi, ”ucap Sucoro.

  

Dia menambahkan  ada tiga kepentingan terkait dengan Candi Borobudur yang harus diakomodasi secara baik, yakni Borobudur sebagai candi Buddha yang bisa memberi peluang bagi aktivitas umat Buddha, dan sebagai warisan budaya dunia, tentu menjadi daya tarik wisata internasional, serta menjaga kelestarian dan pemanfaatan Candi Borobudur,  harus bisa mensejahterakan masyarakat sekitar.

"Ini membutuhkan kearifan tersendiri, Sebagai pencinta seni dan budaya, kami berharap adanya badan otoritas dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, "harapnya.

Sementara Bendahara Destination Management Organization (DMO) Borobudur Umar Chusaeni menyatakan dengan adanya pembentukan badan otoritas ini akan memberikan peluang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas baru di sekitar Candi Borobudur.

“Ini kalau nantinya betul-betul, informasi dan juga fungsi mengenai pengelolaan Borobudur melalui satu pintu,” katanya.

Dia mengatakan, agar Borobudur harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas berstandar internasional. Sehingga, bisa mewujudkan candi yang bertaraf internasional. Dia berharap dengan adanya badan otoritas ini, harus diimbangi kemudahan untuk mendirikan fasilitas pendukung bagi wisatwan.

“Sehingga mereka menjadi lebih betah di Borobudur,” ujar Umar yang juga Ketua Komunitas Seni Borobudur (KSBI) ini.

Diketahui sebelumnya,  masyarakat di sekitar Candi Borobudur segera akan menikmati sharing saham pengelolaan Candi Borobudur menjadi kawasan wisata internasional.  Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan masyarakat di sekitar Candi Borobudur akan terlibat dalam badan otoritas Borobudur bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, Kemendikbud dan Kementrian BUMN. Masyarakat nantinya akan menjadi bagian dalam pengelolaan candi peninggalan dinasti Syailendra  ini. 

Arief juga menyebutkan, pembentukan badan otoritas ini akan dibentuk dalam waktu selambat-lambatnya triwulan pertama tahun  ini. Badan otoritas Borobudur nantinya akan dikelola secara multi manajemen dan  akan dikoordinir langsung oleh Presiden melalui Kementrian Koordinator Kemaritiman.(zis)