Ratusan Kader Di Magelang Siap Pelopori Tolak Politik Uang

BOROBUDUR, kabarMagelang.com__Panitia Pengawas kabupaten Magelang menggelar Sosialisasi pengawasan partisipatif sekaligus launching keluarga anti money politik di Balkondes Wringinputih, Kecamatan Borobudur (6/6). Acara yang diikuti 100 kader perwakilan dari Kecamatan se-Kabupaten Magelang tersebut bertujuan untuk mencegah praktik politik uang (money politik) pada pemilukada 2018.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Fajar Saka , PJS Bupati Magelang Tavip Supriyanto, Kapolres Magelang AKBP Hari Purnomo, Kejari Magelang Eko Hening, dan  Wakil ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyakarta, serta komisioner KPU Kabupate n Magelang.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa  Tengah Fajar Saka  mengungkapkan bahwa berpartisipasi dalam gerakan anti money politik paling cepat adalah melalui keluarga.

"Jika orang tua bisa memberikan pendidikan anti money politik, apa lagi sejak dini maka besar harapa money politik kedepannya tidak akan ada," ujarnya.

Dia menjelaskan secara teknis sosialisasi anti money politik sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena sebenarnya itu merupakan tindak pidana pemilu. Meskipun dalam benak siapapun mungkin money politik bisa dikatakan lazim.

"Kabupaten Magelang sudah mempelopori kampung anti money politik pertama kali nasional, sekarang sudah di contoh di wilayah lain dan kembali sekarang Magelang melompori keluarga anti money politik," kata Fajar.

Ketua Panwaskab Magelang, M.Habib Sholeh menjelaskan bahwa Deklarasi Anti money politik ini merupakan upaya untuk sebisa mungkin mencegah terjadinya money politik.

"Karena praktik Money politik itu jelas haram dan menciderai demokrasi," ungkapnya.

Sementara Pjs Bupati, Tavip Supriyanto menyampaikan semoga kegiatan ini bisa ditiru di wilayah lain. " Dan launching keluarga anti money politik ini merupakan awal yang baik sebagai upaya meminimalisir dari tindak pidana korupsi," tegasnya.

Dia menyebutkan bahwa selama ini kurang lebih 17 kepala daerah sudah tertangkap tangan kasus korupsi.

"Biasanya saat mereka ingin menjabat memakai ongkos politik, sehingga saat menjabat berpikiran bagaimana mengembalikannya seperti jual beli jabatan ataupun proye," pungkas Tavip.(Kb.M1)