kabarMagelang.com__Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim)
Kota Magelang menggelar Lokakarya Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan - Program Kota Tampa Kumuh (Kotaku) tahun 2019 di
Aula Pangripta Bappeda Kota Magelang, Jumat (27/12).
Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan dan relawan di tingkat kelurahan itu merupakan salah satu upaya mencari dan berbagi solusi terkait penuntasan kawasan kumuh di Kota Magelang.
Kepala Disperkim Kota Magelang, Handini Rahayu, menjelaskan tahun 2019 merupakan tahun terakhir target yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mencapai angka 0 kawasan kumuh perkotaan. Secara nasional kawasan kumuh memang masih tinggi, akan tetapi pihaknya optimistis Kota Magelang tidak ikut 'menyumbang' banyaknya kawasan kumuh tersebut.
Handini memaparkan, sejak tahun 2017, Pemkot Magelang sudah menggaungkan gerakan 100-0-100 (100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi) sehingga masyarakat tidak asing bagi masyarakat.
"Hasil perhitungan pada tahun 2015, luas kawasan kumuh di Kota Magelang mencapai 121,17 hektar. Kemudian tahun 2018, menurun menjadi 67,41 hektar. Jadi kita berhasil menurunkan sekitar 50 persen," kata Handini.
Luasan tersebut dikelompokkan dalam 11 titik kawasan, yakni Ngembik, Bantaran Rel Kereta Api Utara, Untidar, Mantyasih, Wates, Nambangan, Rejowinangun Utara, Pasar Rejowinangun, Tidar Trunan, Tidar Campur dan Bojong.
Handini mengatakan, ada Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) untuk investasi pengurangan kawasan kumuh, mencapai Rp 4 miliar per 2019 ini. Dana ini dialokasikan untuk luasan kawasan kumuh 22,28 hektar yang tersebar di 4 kelurahan, yakni Potrobangsan, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan, dan Tidar Utara.
Adapun investasi intrastruktur BPM tahun 2019 meliputi drainase, jalan, MCK dan persampahan. Sedangkan kolaborasi pendanaan kawasan kumuh Kota Magelang meliputi drainase, irigasi, jalan, jembatan, MCK, sampah, rumah, kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran, dan RTH.
"Adapun capaian pengurangan kumuh, 2017 seluas 53,76 hektar, 2018 seluas 40,36 hektar dan 2019 seluas 37,201 hektar. Tahun 2019 sudah terealisasi 18,52 hektar, sehingga masih sisa penanganan 18,681 hektar," papar Handini.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, mengapresasi kegiatan lokakarya ini agar benar-benar memberikan ruang belajar bersama guna memicu terjadinya perubahan pola pikir, khususnya terkait penanganan kawasan kumuh dengan semangat berdiskusi dan mencari solusi/
Sigit, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, mengatakan progran Kotaku merupakan program nasional yang dibuat dalam rangka mendukung RPJMN 2014-2019, sekaligus untuk mencapai target 100-0-100.
Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan dan relawan di tingkat kelurahan itu merupakan salah satu upaya mencari dan berbagi solusi terkait penuntasan kawasan kumuh di Kota Magelang.
Kepala Disperkim Kota Magelang, Handini Rahayu, menjelaskan tahun 2019 merupakan tahun terakhir target yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mencapai angka 0 kawasan kumuh perkotaan. Secara nasional kawasan kumuh memang masih tinggi, akan tetapi pihaknya optimistis Kota Magelang tidak ikut 'menyumbang' banyaknya kawasan kumuh tersebut.
Handini memaparkan, sejak tahun 2017, Pemkot Magelang sudah menggaungkan gerakan 100-0-100 (100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi) sehingga masyarakat tidak asing bagi masyarakat.
"Hasil perhitungan pada tahun 2015, luas kawasan kumuh di Kota Magelang mencapai 121,17 hektar. Kemudian tahun 2018, menurun menjadi 67,41 hektar. Jadi kita berhasil menurunkan sekitar 50 persen," kata Handini.
Luasan tersebut dikelompokkan dalam 11 titik kawasan, yakni Ngembik, Bantaran Rel Kereta Api Utara, Untidar, Mantyasih, Wates, Nambangan, Rejowinangun Utara, Pasar Rejowinangun, Tidar Trunan, Tidar Campur dan Bojong.
Handini mengatakan, ada Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) untuk investasi pengurangan kawasan kumuh, mencapai Rp 4 miliar per 2019 ini. Dana ini dialokasikan untuk luasan kawasan kumuh 22,28 hektar yang tersebar di 4 kelurahan, yakni Potrobangsan, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan, dan Tidar Utara.
Adapun investasi intrastruktur BPM tahun 2019 meliputi drainase, jalan, MCK dan persampahan. Sedangkan kolaborasi pendanaan kawasan kumuh Kota Magelang meliputi drainase, irigasi, jalan, jembatan, MCK, sampah, rumah, kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran, dan RTH.
"Adapun capaian pengurangan kumuh, 2017 seluas 53,76 hektar, 2018 seluas 40,36 hektar dan 2019 seluas 37,201 hektar. Tahun 2019 sudah terealisasi 18,52 hektar, sehingga masih sisa penanganan 18,681 hektar," papar Handini.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, mengapresasi kegiatan lokakarya ini agar benar-benar memberikan ruang belajar bersama guna memicu terjadinya perubahan pola pikir, khususnya terkait penanganan kawasan kumuh dengan semangat berdiskusi dan mencari solusi/
Sigit, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, mengatakan progran Kotaku merupakan program nasional yang dibuat dalam rangka mendukung RPJMN 2014-2019, sekaligus untuk mencapai target 100-0-100.
Setidaknya ada 7
indikator permukiman kumuh yakni keteraturan bangunan, jalan lingkungan,
drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan air minum, pengelolaan
sampah dan sarana prasarana pengamanan kebakaran.
"Kunci keberhasilan program ini adalah partisipasi aktif masyarakat serta komitmen untuk selalu merawat dan memelihara lingkungan tempat tinggal dan sarana prasarana, juga dukungan penuh dari para stakeholder," ujar Sigit.(Kb.M2)
"Kunci keberhasilan program ini adalah partisipasi aktif masyarakat serta komitmen untuk selalu merawat dan memelihara lingkungan tempat tinggal dan sarana prasarana, juga dukungan penuh dari para stakeholder," ujar Sigit.(Kb.M2)
Tidak ada komentar: